Pemerintah terus berupaya memodernisasi sektor pertanian Indonesia, salah satunya melalui penerapan Regulasi Lahan Pertanian yang mengarah pada sistem digital. Salah satu kebijakan paling krusial yang diwacanakan adalah kewajiban bagi Petani untuk memiliki Sertifikasi Digital atas Lahan Produktif mereka. Kebijakan ini bertujuan ganda: memastikan akuntabilitas kepemilikan, mencegah alih fungsi lahan ilegal, serta memfasilitasi integrasi data pertanian ke dalam ekosistem Smart Farming nasional. Namun, implementasi Regulasi Lahan Pertanian baru ini memunculkan tantangan signifikan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan literasi digital di kalangan Petani di pedesaan.
Ide utama di balik Sertifikasi Digital adalah menciptakan basis data tunggal yang akurat mengenai batas, status kepemilikan, dan karakteristik Lahan Produktif. Saat ini, banyak sengketa lahan terjadi karena dokumentasi fisik yang rentan hilang atau dimanipulasi, dan batas-batas tanah yang tidak jelas. Dengan sistem digital, data spasial lahan dapat diverifikasi menggunakan teknologi GPS dan blockchain, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat kepada Petani. Ini juga menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memetakan secara presisi area yang benar-benar Lahan Produktif dan mengawasi laju alih fungsi ke sektor non-pertanian.
Manfaat utama bagi Petani dengan adanya Sertifikasi Digital adalah kemudahan akses terhadap program subsidi dan kredit pertanian. Dengan data lahan yang terdigitalisasi dan tervalidasi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan pupuk, benih, atau kredit usaha tani secara lebih tepat sasaran. Lembaga perbankan juga akan lebih percaya diri memberikan pinjaman modal karena kepemilikan lahan yang sah dan terjamin secara digital dapat dijadikan jaminan yang kredibel. Selain itu, Petani yang memiliki Sertifikasi Digital akan secara otomatis terintegrasi dengan platform pertanian digital, memfasilitasi mereka dalam mengakses informasi cuaca, pasar, dan praktik budidaya terbaik.
Namun, kendala implementasi Regulasi Lahan Pertanian ini tidak bisa diabaikan. Petani di Indonesia didominasi oleh populasi usia tua dengan tingkat literasi digital yang beragam. Proses pendaftaran dan verifikasi digital membutuhkan akses internet yang memadai dan perangkat keras yang kompatibel, yang seringkali belum tersedia di wilayah terpencil. Pemerintah harus berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur telekomunikasi desa dan menyediakan pelatihan intensif yang mudah dipahami bagi Petani. Jika transisi ini tidak diiringi dukungan yang memadai, kewajiban Sertifikasi Digital justru berpotensi menjadi hambatan birokrasi baru yang eksklusif, bukan inklusif.